MENARANEWS24.COM – Pencabutan Surat Keputusan (SK) penetapan Rumah Jawatan sebagai cagar budaya di Kota Gorontalo memicu polemik di masyarakat. Sebagian publik menafsirkan langkah itu sebagai jalan untuk membongkar bangunan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo menepis tafsiran tersebut dan menegaskan bahwa pembatalan SK hanya menyangkut status administratif bangunan, bukan perintah untuk merobohkannya.
Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea membantah keras anggapan yang mengaitkan pencabutan SK dengan instruksi pembongkaran. Ia menjelaskan bahwa yang dicabut pemerintah adalah dasar hukum penetapan status cagar budaya.
Tidak ada satu pun klausul dalam SK pencabutan yang memerintahkan bangunan itu dirobohkan.
“Di dalam SK pencabutan itu tidak ada kalimat memerintahkan untuk mencabut atau membongkar. Jadi dalam SK itu tidak ada perintah untuk membongkar rumah jabatan itu, kita hanya membatalkan perwako,” ujar Adhan saat memberikan penjelasan kepada awak media.
Adhan juga mengaku tidak pernah mengarahkan agar bangunan tersebut dibongkar. Ia justru menyarankan agar lokasi itu dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang produktif tanpa harus menghilangkan bangunan yang ada.
“Bahkan saya bicara di lokasi itu, saya sarankan untuk bikin restoran, masak segala macam. Saya cuma suruh bikin restoran atau rumah makan, kan begitu,” tambahnya.
Polemik ini berawal dari terbitnya SK Wali Kota Gorontalo Nomor 126/10/II/2020 tertanggal 7 Februari 2020 pada masa kepemimpinan Wali Kota Marten Taha. Melalui keputusan itu, bangunan yang kini disengketakan ditetapkan sebagai cagar budaya.
Padahal, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya, yang terbit lebih dulu, hanya memuat sejumlah objek tertentu seperti Kantor Pos, Pelni, Masjid Hunto, Masjid Agung, dan Menara Benteng Otanaha. Rumah Jawatan disebut tidak tercantum dalam daftar tersebut.
Persoalan semakin rumit karena status kepemilikan bangunan. Berdasarkan kronologi yang disampaikan, lahan dan bangunan itu telah dibeli pihak swasta dari pemerintah pada 2004, saat Menteri BUMN dijabat Laksamana Sukardi di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Penetapan status cagar budaya pada 2020 kemudian berujung sengketa hukum setelah pemilik lahan menggugat ganti rugi kepada pemerintah daerah.
Perkara tersebut berakhir dengan akta perdamaian di pengadilan. Dalam akta itu, Pemkot Gorontalo diwajibkan mengkaji ulang SK penetapan cagar budaya paling lambat 30 hari kalender. Menurut Pemkot, hasil kajian teknis dan hukum itulah yang menjadi dasar terbitnya SK Wali Kota Nomor 350 yang membatalkan keputusan sebelumnya.
Pemkot menyebut pembatalan itu dilakukan untuk menyesuaikan keputusan kepala daerah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Perda Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019.
Dengan dasar itu, pemerintah memandang langkah tersebut sebagai koreksi atas keputusan administratif sebelumnya, bukan instruksi untuk mengubah kondisi fisik bangunan.
Meski telah diklarifikasi, polemik ini tetap menyisakan pertanyaan publik soal kepastian hukum, status kepemilikan, dan perlindungan bangunan bersejarah di Kota Gorontalo.
Penjelasan terbuka mengenai dasar pencabutan SK dinilai penting agar masyarakat dapat membedakan antara pembatalan penetapan administratif dan tindakan terhadap fisik bangunan.
Ke depan, setiap keputusan yang menyangkut bangunan bernilai sejarah dan pemanfaatannya diharapkan memiliki dasar hukum yang jelas dan disampaikan secara transparan. Dengan begitu, kebijakan pemerintah tidak lagi memunculkan tafsir yang berbeda-beda dan berujung polemik di tengah masyarakat.
Post Views: 44



