MENARANEWS24.COM – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo mengaku telah mengantongi bukti keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Gorontalo dalam aksi massa di Markas Polda Gorontalo, Rabu (14/10/2026). Keterlibatan itu tidak hanya sebatas hadir di lokasi. Lurah Biawao, Nurhadi Taha, bahkan terlihat ikut berorasi di hadapan massa.
Salah seorang pegawai BKD Provinsi Gorontalo yang namanya enggan disebut, mengatakan pihaknya telah mengumpulkanfoto, video, dan data kehadiran yang menunjukkan sejumlah ASN Kota Gorontalo berada di lokasi aksi pada jam kerja.
“Kami sudah kantongi bukti,” ujarnya.
Keterlibatan seorang lurah sebagai orator menjadi sorotan tersendiri. Sebagai pejabat kewilayahan, lurah merupakan ASN yang menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan langsung kepada warga di tingkat kelurahan. Kehadirannya di atas mimbar aksi pada hari kerja memunculkan pertanyaan soal netralitas ASN dan nasib pelayanan publik di kelurahan yang dipimpinnya.
Aksi tersebut diikuti ribuan massa dari unsur masyarakat dan PNS, serta dihadiri langsung Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea. Massa menuntut penegakan hukum yang transparan terkait laporan dugaan perusakan Kantor Satpol PP Kota Gorontalo pada Juli 2025 dan polemik pencabutan status cagar budaya eks Rumah Jawatan Kepala Kantor Pos Gorontalo.
Persoalan yang melatarbelakangi aksi itu dinilai tidak semestinya melibatkan ASN. Polda Gorontalo menangani dugaan perusakan cagar budaya eks Rumah Jawatan, perkara pidana yang menyeret kebijakan Adhan dan telah ia bantah.
Sebagai perkara pidana, proses hukumnya melekat pada pihak yang dilaporkan, bukan pada institusi pegawai yang seharusnya fokus melayani masyarakat.
Namun demikian Adhan Dambea menjelasan bahwa para PNS menawarkan diri untuk ikut bersama masyarakat karena keputusan terkait cagar budaya ditandatanganinya dalam kapasitas sebagai Wali Kota.
“Saya menandatangani itu bukan sebagai Adhan Dambea, tetapi sebagai Wali Kota. Maka wajar kalau mereka membela saya,” ujarnya.
Adhan juga menegaskan tidak akan menerima pembelaan ASN jika perkaranya menyangkut korupsi. “Kalau soal korupsi, saya minta jangan dibela. Jangan satu pun PNS membela saya kalau saya korupsi,” tegasnya. Menurut Adhan, pihak yang keberatan dengan SK pencabutan cagar budaya semestinya menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan melapor ke Polda.
Sebelumnya, Yusuf, warga Kota Gorontalo, meminta Gubernur Gorontalo segera menyurati Menteri Dalam Negeri dan melaporkan ASN yang ikut berdemo pada jam kerja. Ia menilai keterlibatan pegawai dalam aksi tersebut mengorbankan pelayanan publik demi membela persoalan hukum yang bersifat pribadi.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS mewajibkan setiap PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menuntut setiap ASN menjaga netralitas dan bebas dari pengaruh kepentingan pihak mana pun.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta tanggapan Lurah Biawao Nurhadi Taha dan Pemerintah Kota Gorontalo terkait temuan BKD Provinsi tersebut.
Post Views: 95



