Penulis : Wahidin Datau, SH,MH
Pengamat Hukum Gorontalo
GORONTALO — Pembongkaran bangunan bersejarah Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf di Kota Gorontalo tidak hanya menyisakan puing-puing fisik, tetapi juga membuka persoalan serius mengenai tanggung jawab pejabat publik dalam melindungi warisan budaya. Di tengah proses hukum yang berjalan, perhatian kini tertuju pada rangkaian keputusan Pemerintah Kota Gorontalo, pencabutan status cagar budaya, serta sejauh mana kewenangan Wali Kota Adhan Dambea berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang mengoperasikan alat berat atau siapa yang secara langsung merobohkan bangunan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: siapa yang mengambil keputusan, bagaimana keputusan itu diterbitkan, apakah seluruh prosedur hukum dipenuhi, dan apakah terdapat perbuatan pejabat yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena bangunan Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf sebelumnya ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor 126/10/II/2020 tanggal 7 Februari 2020. Polemik kemudian berkembang setelah Pemerintah Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 350/34/IX/2025 tentang pencabutan keputusan penetapan tersebut.
Kementerian Kebudayaan melalui Kantor Pelestarian Kebudayaan Gorontalo sebelumnya melaporkan dugaan perusakan bangunan itu kepada Ditreskrimsus Polda Gorontalo pada 20 Juni 2026. Dalam perkembangan berikutnya, perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan pada 28 Agustus 2026. Artinya, perkara ini telah memasuki tahap yang membutuhkan pengujian lebih mendalam terhadap bukti, kronologi, dan konstruksi hukum pidana.
Akta perdamaian bukan perintah pembongkaran
Salah satu titik krusial perkara ini adalah Akta Perdamaian atau Van Dading Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Gto tertanggal 12 Agustus 2025.
Dalam keterangan yang dipublikasikan pada 4 Juli 2026, Pengadilan Negeri Gorontalo menegaskan bahwa perkara perdata tersebut tidak memuat perintah untuk membongkar bangunan. Substansinya berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Kota Gorontalo melakukan kajian terhadap keputusan penetapan cagar budaya.
Dengan demikian, keberadaan akta perdamaian tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai izin penghapusan atau pembongkaran bangunan. Pelaksanaan kesepakatan tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Gorontalo menyatakan bahwa pencabutan keputusan penetapan cagar budaya telah dilakukan sebagai tindak lanjut akta perdamaian dan berdasarkan pertimbangan tim pengkaji. Wali Kota juga menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan oleh pemilik bangunan, bukan oleh pemerintah kota.
Keterangan tersebut harus diuji bersama dokumen yang mendasarinya. Penegak hukum perlu menelusuri proses pembentukan tim pengkaji, hasil kajiannya, dasar penerbitan keputusan pencabutan, serta hubungan antara keputusan tersebut dan waktu terjadinya pembongkaran.
Dengan kata lain, perkara ini tidak cukup diselesaikan dengan saling melempar tanggung jawab. Dokumen dan kronologi harus berbicara.
Pasal 105 dan Pasal 114: pintu masuk pertanggungjawaban pidana pejabat
Dalam perspektif hukum pidana, salah satu ketentuan yang relevan untuk dikaji adalah Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dengan ancaman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500 juta hingga Rp5 miliar.
Namun, untuk menempatkan seorang pejabat sebagai pihak yang bertanggung jawab, penyidik tidak cukup hanya membuktikan bahwa bangunan bersejarah telah dibongkar. Harus dibuktikan pula status hukum objek yang relevan pada saat kejadian, unsur kesengajaan, perbuatan yang dilakukan, serta keterlibatan orang yang diperiksa.
Di sinilah Pasal 114 UU Cagar Budaya menjadi relevan.
Pasal 114 mengatur bahwa apabila pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus jabatannya, atau menggunakan kekuasaan, kesempatan, maupun sarana yang diberikan karena jabatannya dalam kaitan dengan pelestarian cagar budaya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
Ketentuan ini bukan delik perusakan yang berdiri sendiri. Pasal 114 merupakan ketentuan pemberatan pidana yang penerapannya bergantung pada terbuktinya tindak pidana pokok dan terpenuhinya syarat pemberatan tersebut.
Oleh karena itu, apabila dalam penyidikan ditemukan bukti bahwa seorang pejabat secara sadar menggunakan kewenangan jabatannya untuk memfasilitasi tindak pidana perusakan cagar budaya, konstruksi Pasal 105 jo. Pasal 114 patut diuji oleh penyidik dan penuntut umum.
Akan tetapi, penerapan pasal tersebut terhadap Wali Kota Gorontalo tidak dapat disimpulkan hanya dari kedudukannya sebagai kepala daerah. Harus terdapat bukti yang menghubungkan tindakan, keputusan, atau penggunaan kewenangannya dengan tindak pidana yang disangkakan.
Mengapa posisi wali kota perlu diperiksa secara mendalam ?
Dalam perkara ini, keputusan pencabutan status cagar budaya menjadi salah satu dokumen penting yang patut diperiksa. Sebab, keputusan tersebut diterbitkan oleh wali kota dan kemudian menjadi bagian dari penjelasan pemerintah kota mengenai status hukum bangunan yang dibongkar.
Pemeriksaan terhadap keputusan itu bukan berarti otomatis menyimpulkan bahwa wali kota melakukan tindak pidana. Namun, sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan, dasar kewenangan, proses penyusunan, pertimbangan, dan pelaksanaannya layak ditelusuri secara objektif.
Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab penyidik.
Pertama, apakah proses kajian yang mendasari pencabutan keputusan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku ?
Kedua, apakah tim pengkaji yang disebut menjadi dasar keputusan benar-benar bekerja berdasarkan mandat yang sah, dan bagaimana hasil kajiannya digunakan dalam penerbitan keputusan ?
Ketiga, kapan tepatnya pembongkaran dilakukan dan bagaimana status hukum objek pada waktu itu ?
Keempat, apakah terdapat komunikasi, perintah, persetujuan, atau tindakan pejabat yang menunjukkan keterlibatan dalam pembongkaran ?
Kelima, apakah terdapat penggunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan yang memenuhi unsur Pasal 114 apabila tindak pidana pokoknya terbukti ?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah perkara ini hanya menyangkut persoalan administrasi pemerintahan, dugaan tindak pidana oleh pihak yang melakukan pembongkaran, atau juga melibatkan pertanggungjawaban pidana pejabat tertentu.
Persoalan paling menentukan : kapan pembongkaran terjadi dan bagaimana keabsahan pencabutan ?
Dari prespektif hukum, waktu terjadinya perbuatan atau tempus delicti merupakan unsur penting untuk menentukan ketentuan yang relevan.
Pemerintah Kota Gorontalo menyatakan bahwa keputusan pencabutan telah diterbitkan pada 2025. Sementara itu, informasi mengenai pembongkaran mulai mencuat pada Juni 2026.
Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang tidak boleh diabaikan: bagaimana akibat hukum keputusan pencabutan terhadap penerapan ketentuan pidana mengenai perusakan cagar budaya ?
Dalam perkara dugaan perusakan cagar budaya, pemeriksaan terhadap pekerja atau pihak yang secara fisik membongkar bangunan tentu penting. Namun, penyidikan juga perlu mengungkap rantai pengambilan keputusan, termasuk siapa yang memberikan instruksi, siapa yang menyetujui tindakan, dan apakah ada pihak yang memanfaatkan kewenangan jabatan untuk mempermudah terjadinya perbuatan tersebut.
Meningkatnya perhatian publik terhadap perkara ini menempatkan penyidik pada tanggung jawab untuk mengungkap fakta secara transparan dan profesional. Penyidikan semestinya tidak berhenti pada siapa yang berada di lokasi pembongkaran, tetapi juga menelusuri dokumen penetapan cagar budaya, keputusan pencabutan, hasil kajian, waktu terjadinya pembongkaran, serta peran setiap pihak.
Jika bukti menunjukkan terpenuhinya tindak pidana perusakan cagar budaya dan keterlibatan pejabat dalam kondisi yang ditentukan undang-undang, penerapan Pasal 105 jo. Pasal 114 layak dipertimbangkan secara hukum. Perkara ini tidak diukur dari seberapa tinggi jabatan seseorang atau seberapa keras tuntutan publik, melainkan dari kemampuan penegak hukum membuktikan fakta dan menerapkan aturan secara konsisten.
Publik menunggu tersangka, bukan aksi demo ASN untuk menekan penegakkan hukum
Pembongkaran Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo telah memunculkan pertanyaan besar mengenai perlindungan warisan sejarah dan akuntabilitas pemerintah. Bangunan yang sebelumnya ditetapkan sebagai cagar budaya kini menjadi pusat sengketa hukum yang melibatkan keputusan administrasi, kepentingan pemilik, dan tanggung jawab pelestarian.
Posisi Wali Kota Adhan Dambea patut diperiksa dalam batas kewenangan dan bukti yang relevan, terutama terkait keputusan pencabutan yang diterbitkannya. Akan tetapi, penetapan tanggung jawab pidana tetap merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah dan jika telah ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana dan pemberatan terhadap pejabat sepatutnya untuk segera di tetapkan tersangka.
Hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu, bukan sekadar siapa yang merobohkan bangunan bersejarah itu, melainkan apakah seluruh keputusan dan tindakan yang memungkinkan pembongkaran tersebut telah sesuai dengan hukum.
Persoalan inti yang harus dijawab adalah siapa melakukan apa, berdasarkan kewenangan yang mana, pada waktu kapan, dan dengan bukti apa pertanggungjawaban pidana dapat dibangun ?
Catatan redaksi :
Artikel ini merupakan analisis kritis dari penulis atas persoalan hukum yang ramai diberitakan dan bukan pernyataan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana. Rujukan pada Pasal 105 jo. Pasal 114 merupakan konstruksi hukum yang perlu diuji berdasarkan status objek, kronologi, keabsahan keputusan administrasi, dan alat bukti dalam perkara.
Post Views: 614



