GORONTALO – Polemik Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo, yang dikenal warga sebagai “Rumah Tinggi”, kini bermuara pada satu persoalan logika yang sulit dihindari: dua keputusan Wali Kota Gorontalo tentang bangunan yang sama tidak mungkin sama-sama benar.
Keputusan pertama terbit pada 2020. Melalui Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor 126/10/II/2020 tanggal 7 Februari 2020, bangunan gedung Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kota. Saat itu, Kota Gorontalo dipimpin Wali Kota Marten Taha.
Keputusan kedua datang di era Wali Kota Adhan Dambea. Pemerintah Kota Gorontalo menyatakan status tersebut telah dicabut. Kepala Bagian Hukum Pemkot Gorontalo, Rulan Pobi, menjelaskan bahwa pemerintah kota telah membentuk tim pengkaji yang terdiri dari akademisi, Tim Ahli Cagar Budaya, dan tokoh masyarakat untuk meninjau ulang SK penetapan tahun 2020. Menurutnya, hasil kajian tim itulah yang menjadi dasar pencabutan SK penetapan cagar budaya pada 2025.
Peninjauan ulang itu sendiri berawal dari sengketa perdata. Ledya Pranata Widjaja menggugat Wali Kota Gorontalo di Pengadilan Negeri Gorontalo pada 14 April 2025, dan dalam kesepakatan damai yang dikuatkan menjadi Akta Perdamaian, Pemkot berkewajiban mengkaji SK Nomor 126/10/II/2020 paling lambat 30 hari sejak kesepakatan dicapai. PN Gorontalo kemudian menegaskan bahwa pengadilan tidak pernah memerintahkan pembongkaran bangunan tersebut; putusannya hanya menguatkan perdamaian antara penggugat dan Pemkot.
PN Gorontalo Tak Pernah Perintahkan Pembongkaran Cagar Budaya Rumah Tinggi
Adhan sendiri berpegang pada sikap bahwa bangunan itu bukan cagar budaya. Sikap ini dibantah keras oleh pegiat pelestarian. Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya) menilai pernyataan Adhan menunjukkan dangkalnya pemahaman pejabat publik soal pelestarian warisan budaya, dan mendesak Pemkot menunjukkan kepada publik hasil kajian resmi serta rekomendasi TACB tersertifikasi bila menyatakan bangunan itu bukan cagar budaya.
Dua Keputusan, Satu Pihak Harus Keliru
Di sinilah persoalannya menjadi terang. Jika pencabutan oleh Adhan Dambea benar, artinya bangunan tersebut memang tidak memenuhi syarat sebagai cagar budaya. Konsekuensinya, SK yang diterbitkan pada 2020 sejak awal keliru, baik dari sisi substansi sejarah maupun prosedur kajiannya.
Sebaliknya, jika SK 2020 benar dan disusun berdasarkan kajian yang sah, maka pencabutan di era Adhan yang patut dipersoalkan. Tidak ada jalan tengah yang membuat kedua keputusan itu sama-sama tepat.
Keraguan atas dasar sejarah SK 2020 justru datang dari keluarga pahlawan. Mohammad Kris Wartabone, cucu Pahlawan Nasional Nani Wartabone, mempertanyakan keterkaitan bangunan itu dengan peristiwa 23 Januari 1942. Ia mengaku, sejak kecil hingga sang kakek wafat, tidak pernah mendengar cerita yang menghubungkan rumah jawatan tersebut dengan peristiwa itu, baik dari keluarga maupun para pelaku sejarah.
“Kalau itu punya nilai sejarah, kenapa tidak bersamaan dengan penetapan bersama Kantor Pos, Makam NW dan rumah dinas Pelni?” tulis Kris di ruang publik.
Pertanyaan Kris, bila dibaca dalam kerangka ini, mengarah ke meja penerbit SK 2020. Apa dokumen, arsip, dan kajian yang dipakai saat bangunan itu ditetapkan? Apakah penetapan didahului rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya? Jika jawabannya tidak, maka cacatnya ada pada keputusan awal, bukan pada pencabutannya.
Namun pengakuan Kris tidak serta-merta membuktikan bangunan itu tak punya nilai sejarah. Sebagian sastrawan dan pegiat budaya meyakini sebaliknya, dan Kepala Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Mochammad Andri WP, menyebut bangunan itu diyakini berkaitan erat dengan sejarah perjuangan Nani Wartabone.
Status Pencabutan Masih Dipertanyakan
Masalah lain, keabsahan pencabutan itu sendiri belum terang. Dalam kronologi yang dirilis Kementerian Kebudayaan, SK Nomor 126/10/II/2020 diketahui tidak ada pencabutan. Di sisi lain, saat diminta mengakses dokumen perubahan status cagar budaya yang baru, Rulan Pobi tidak berani menunjukkannya.
Sementara itu, bangunan tersebut sudah telanjur dibongkar. Pemkot menyatakan pembongkaran sepenuhnya dilakukan oleh pemilik hak tanpa keterlibatan Pemerintah Kota Gorontalo.
Pada akhirnya, publik berhak melihat dua dokumen sekaligus: kajian yang mendasari penetapan pada 2020, dan kajian yang mendasari pencabutan pada 2025. Hanya dengan membandingkan keduanya, pertanyaan siapa yang keliru, wali kota yang menetapkan atau wali kota yang mencabut, bisa dijawab berdasarkan bukti, bukan sekadar klaim.
Post Views: 138



